Thursday , August 16 2018
Home / Depok / Wakil Ketua DPRD Depok Minta Penyelenggara Pilkada Transparan Anggaran

Wakil Ketua DPRD Depok Minta Penyelenggara Pilkada Transparan Anggaran

depokklik.com — Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, pihaknya tidak ingin menahan pengesahan dana tambahan. Hanya saja, pihaknya meminta agar penyelenggara pilkada lebih transparan terhadap alokasi penambahan yang cukup besar itu.

“Kami masih merasa ada beberapa item yang perlu dibahas lebih detail lagi. Kalau berbicara anggaran maka harus transparan karena ini tidak sedikit dananya dan kami ingin tepat sasaran,” kata Yeti di Depok, Sabtu (6/6/2015).

Sementara itu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang, telah diputuskan sebesar Rp 37 miliar mengikuti tahun lalu.

Namun dana itu dirasa kurang, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan penambahan sebesar Rp 11,7 miliar. Sampai saat ini, pengajuan tambahan dana Pilkada Depok belum mendapat persetujuan dari badan anggaran.

Hal ini dikarenakan badan anggaran menilai masih ada beberapa poin yang dirasa tidak sesuai dengan pengajuan awal. Misalnya, alokasi dana untuk sosialisasi dan pengadaan barang yang menjadi lebih besar dari pengajuan semula.

Sedangkan komisioner bagian pelaksana Pilkada KPU Kota Depok, Suwarna Weryasumarta mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan pilkada. Namun, pemerintah juga berhak meminta penjelasan terhadap alokasi yang diajukan.

“Kami sudah memberikan usulan. Sudah dikirim ke pemerintah kota,” katanya.

Suwarna juga mengajak DPRD untuk ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. Hal ini disebabkan jika ada dana yang tidak tepat maka yang dirugikan adalah rakyat karena pilkada tidak akan berjalan bila anggaran tidak dikeluarkan.

Sebelumnya DPRD Kota Depok memberikan sinyal penambahan kekurangan anggaran biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar Rp 11,3 miliar. Dengan demikian, dapat dipastikan anggaran pilkada 9 Desember mendatang sebesar Rp 49,2 miliar.

Itu artinya anggaran tersebut sesuai dengan ajuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok beberapa waktu lalu. Sebelumnya, DPRD sempat mempertanyakan anggaran pilkada yang dinilai fantastis untuk satu putaran itu.

“Anggaran yang diajukan KPU Rp 49 miliar lebih, yang sudah disetujui Rp 37 miliar. Terkait yang Rp11 miliar itu tetap harus turun, karena memang diawal Rp49 itu bentuknya gelondongan dan ini sudah fix tinggal mekanisme pencairannya saja,” ujar Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, Minggu (17/5/2015).

Namun begitu, Hendrik meminta KPU untuk adanya ajuan proposal agar DPRD dalam hal ini badan anggaran beserta TAPD mengetahui apa saja kebutuhan dari Rp11 miliar yang diusulkan belakangan itu.

“Iya dong harus direalisasikan, karena itu memang menjadi kebutuhan dasar KPU. Kalau Rp11 miliar tidak disetujui ada yang menjamin atau tidak pilkada nanti bisa berjalan? Toh kalaupun anggarannya mengalami kelebihan harus dikembalikan dan ada pertanggungjawabannya,” paparnya.

Dijelaskannya, anggaran pilkada sudah seharusnya dapat dicairkan saat ini karena beberapa tahapan pilkada sudah dimulai. “Tahapan di KPU sudah berjalan, semua butuh biaya. Kami dengar NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) antara KPU dengan wali kota juga sudah ditandatangani.”

“Artinya, pengajuan itu sudah harus dicairkan karena sudah ada proses yang berjalan, tinggal bagaimana mekanisme pencairannya,” jelasnya.

Sementara, Ketua KPU Depok Titik Nurhayati mengungkapkan, anggaran Rp11 miliar lebih itu merupakan anggaran yang belum teralokasi, sedangkan total berapa jumlah rencana anggaran sudah diberitaacarakan.

“Hanya pengajuannya berbasis pada 2014 yang sudah teralokasi itu sebesar Rp3,7 miliar lebih. Jadi, sisanya yang belum teralokasi itulah tinggal ditambahkan mekanismenya di DPRD, dana Rp11 miliar itu tetap kami butuhkan,” tandasnya. (*)

Check Also

Nuroji: Demokrasi Kita Menghendaki Keadilan Segala Bidang

depokklik.com — Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, tidak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *