Wednesday , November 22 2017
Home / Pedidikan / Pendidikan Gratis

Pendidikan Gratis

Nuroji
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari FP Gerindra

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. (Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1))

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup Bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Unsur yang termasuk ke dalam dunia pendidikan adalah kebijakan pendidikan dan memiliki latar belakang yang harus dipertimbangkan, salah satunya kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar duabelas tahun untuk warga negara Indonesia.

Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi kendala bagi masyarakat tak mampu untuk melanjutkan sekolah. Biaya pendidikan tersebut meliputi iuran bulanan, uang buku, uang gedung, uang praktik, sampai kepada biaya tak terkira lain. Pertanyaan yang muncul, mana tanggung jawab negara terhadap pendidikan warganya?

Praktek pendidikan gratis
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Pasal 4, Ayat 6).

Namun Pasal itu selalu didalihkan bahwa dengan pemberdayaan masyarakat, menjadikan tugas konstitusi negara terhadap pendidikan menjadi mengecil, maka muncullah implikasi bahwa negara memberikan peluang bagi komponen masyarakat di luar pemerintah untuk turut serta dalam pembangunan bangsa melalui pembangunan dan pengembangan dunia pendidikan.

Lembaga swasta yang hendak terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan juga dituntut untuk membiayai seluruh rangkaian proses pembelajaran, dari hulu sampai hilir. Sisi lain, masyarakat yang memilih atau terpaksa memilih, karena daya tampung sekolah negeri terbatas, sekolah swasta sebagai tempat untuk menyekolahkan anak-anaknya juga harus membayar kontribusi sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga itu.

Bagi orangtua yang mampu, pasti mereka akan dengan mudah membayar seluruh kontribusi yang wajib dibayarnya. Tapi bagi orangtua yang tidak mampu? Siapa yang wajib meringankan beban orangtua tersebut?

Di sinilah campur tangan pemerintah itu diperlukan. Pemerintah punya kewajiban untuk membiayai seluruh dana pendidikan. Artinya, kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah bukan hanya bagi mereka yang bersekolah di sekolah negara, tetapi juga mereka yang berada di sekolah swasta.

Kewajiban pemerintah itu ditekankan dalam Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 11, ayat 1: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Kadang muncul penilaian bahwa tidak mungkin negara membiayai seluruh rangkaian dalam proses pembelajaran itu. Apalagi jika kita mengingat bahwa pendidikan bukan satu-satunya urusan yang harus ditangani oleh pemerintah suatu negara.

Perlu ada suatu kepastian pada bagian mana dari rangkaian tersebut pemerintah dapat melakukan intervensi positif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah. Berapa prosen kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi. Dilihat dari sisi ini saja, amat jelas dilihat bahwa pemerintah pasti memiliki keterbatasan dalam peran sertanya untuk membiayai pendidikan.

Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang.

Dalam ketegangan tersebut, persoalan itu cenderung diserahkan kepada masyarakat, pemerintah terkesan cuci tangan masalah ini. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, yang berarti membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan.

Karena itu sangat tepat apa yang disampaikan HAR Tilaar bahwa “Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi.

Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang-terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan.”

Gratis Tiap Jenjang
Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, pada tahun 2011 mengatakan bahwa, lulusan menengah atas usia 19-23 hanya 26 persen yang terserap masuk perguruan tinggi. Sisanya, 74 persen, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang sangat beruntung bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi, menyingkirkan calon-calon mahasiswa lain yang juga ikut proses seleksi.

Seleksi itu sendiri sudah penuh perjuangan karena saat ini untuk bisa duduk di bangku kuliah ada berbagai jalur masuk memerlukan biaya yang bervariasi. Amat beruntung lagi jika kebetulan siswa merupakan golongan keluarga kaya, sehingga bisa menggunakan kekayaannya supaya dapat kuliah di manapun ia sukai.

Jika mengacu Internatinal Covenant of Economics, Social, and Culture Rights (ICESCR) tahun 1966, ditegaskan; Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh: Pertama, Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara gratis bagi semua orang;

Kedua, Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap;

Ketiga, Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap;

Meskipun Indonesia baru meratifikasi Kovenan ini 39 tahun berikutnya, yaitu tahun 2005, melalui UU No 11 tahun 2005 tentang ratifikasi ICESCR, setidaknya Indonesia telah berupaya untuk menjamin warganya untuk mengenyam akses pendidikan di tiap jenjang.

Yang dapat diambil intisari dari ketentuan tersebut, bahwasanya pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan adalah kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut diperoleh warganya. Untuk memperoleh hak tersebut, maka disepakatilah bahwa pendidikan dalam jenjang apapun harus gratis.
Di Indonesia, hal ini sesuai dengan Konstitusi kita yakni Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 31 ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Bahkan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut, sebagaimana tertuang dalam ayat (3) bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dari situ sebenarnya, konstitusi kita memiliki “janji” kepada warganya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, mengapa paradigma masyarakat masih memandang bahwa pendidikan adalah barang yang mahal? Mengapa masyarakat masih merasa bahwa yang sanggup mengenyam pendidikan hanyalah orang-orang tertentu saja.

Jika kita membandingkan negara lain seperti; Kuba, Belanda, dan Finlandia, pendidikan tidak memiliki sekat-sekat antara yang dasar dengan menegah dan yang tinggi. Ataupun yang nasional, swasta, dan internasional. Juga yang beasiswa kurang mampu ataupun yang biaya tinggi. Tidak ada pemisahan hak bagi si kaya ataupun si miskin, si anak pekerja ataupun anak pengusaha, anak bodoh ataupun anak pintar.

Karena itu, tidak ada diskriminasi secara sosial maupun ekonomi dalam mengakses pendidikan. Jika saja cara pandang kita tidak menganggap bahwa pendidikan adalah barang yang mahal, maka kita tidak mungkin menganggap bahwa pendidikan gratis adalah sebuah kemustahilan. Sebagai subyek yang telah memiliki kesadaran akan haknya, maka setelah sadar kita akan menuntut haknya untuk mendapatkan akses pendidikan secara terbuka.

Persoalannya, kita semua saat ini masih memiliki cara pandang yang menganggap bahwa keadaan seseorang merupakan akibat dari orang itu sendiri. Cara pandang seperti inilah sebagai pandangan liberal. Dapat dicontohkan, seorang anak yang miskin dan bodoh, dalam pandangan ini, ia miskin karena ia tidak bekerja dan ia bodoh karena tidak sekolah. Tapi benarkah demikian? Apakah seorang anak sudah dapat menentukan nasib dirinya akan menjadi miskin dan bodoh? Tentu saja tidak.

Jika kita mampu memandang secara obyektif, anak tersebut menjadi miskin dan bodoh bukan karena dirinya sendiri yang menghendaki, tapi karena sistem. Sistem dalam hal ini adalah tatanan sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi anak tersebut.

Mungkin saja karena negara tidak mengurusi anak itu, sehingga ia miskin dan bodoh. Cara berpikir yang demikian merupakan paradigma kritis. Yaitu paradigma yang menyatakan keadaan seseorang tidak hanya disebabkan atas kehendak orang itu sendiri, tapi juga karena sistem kelas masyarakat yang mempengaruhinya.

Karena itu, sudah saatnya kita mengubah paradigma kita. Sudah saatnya sebagai insan yang memiliki hak asasi mendapatkan haknya, terutama hak pendidikan. Bukan hanya memperjuangkan hak diri sendiri, tapi juga menolong orang lain sebagai bentuk kepedulian sesama manusia. (*)

Check Also

Menata Sistem Perbukuan Nasional

Nuroji depokklik.com — Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *