Thursday , November 23 2017
Home / Depok / Walikota Depok Akhirnya Tanda Tangani NPHD Anggaran Panwas

Walikota Depok Akhirnya Tanda Tangani NPHD Anggaran Panwas

depokklik.com — Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Panitia Pengawas Pemilu akhirnya ditandatangani Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Kamis (25/6/2015).

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok, Ardiansyah mengatakan, dana yang sudah ditandatangani berjumlah Rp 3 miliar. Namun, dana itu dirasa masih kurang. Untuk itu, ia akan mengajukan dana tambahan ke DPR.

Saat ini, pihaknya sedang memproses dana tersebut dengan merancang kebutuhan yang diperlukan bersama seketariat agar sesegera mungkin dana tersebut bisa dicairkan. Pencairan dana tersebut dilakukan paling lambat bulan Juli 2015.

“Jika prosesnya berjalan lancar, insya Allah dalam waktu seminggu dana tersebut sudah bisa cair. Pasalnya, tahapan pemutakhiran data dan pencalonan sudah dimulai, kemudian dana bangunan kita belum dibayar,” tutupnya.

Sebelumnya sempat dicemaskan Anggaran untuk operasional Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2015 yang belum juga cair. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dana Panwaslu sebesar Rp 3 miliar belum juga ditandatangani Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titi Nurhayati mengungkapkan kekhawatirannya terkait hal tersebut dalam pidato pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Kecamatan di Balai Kota Depok, Jumat (12/6/2015). Kekhawatiran itu terutama dalam hal kemungkinan terhambatnya operasional Panwas dan adanya audit BPK dalam hal penganggaran Pemilukada.

“BPK RI melakukan audit serentak mulai minggu kedua sekarang sampai minggu kedua Juli. Salah satu target BPK adalah agar tidak ada catatan ketidaksiapan anggaran. NPHD jangan sampai menjadi hambatan,” katanya.

Komisioner Panwaslu Kota Depok Elias Tanta Ginting mengatakan, ajuan dana untuk operasional Panwaslu Depok sebenarnya adalah Rp 9,6 miliar. Namun dalam NPHD hanya tersedia Rp 3 miliar. Untuk kekurangannya sebesar Rp 6,6 miliar, akan diajukan dalam Anggaran Biaya Tambahan.

Adapun terkait biaya uang telah dikeluarkan untuk biaya operasional saat ini, Panwaslu Depok membiayainya secara urunan. Dia menyebutkan, dana operasional yang dikeluarkan sejauh ini di bawah Rp 50 juta. Dana yang dikeluarkan diakuinya untuk operasional yang sifatnya belum terlaku mengeluarjakan banyak biaya.

Dia mengharapkan ada dana talangan dari Pemkot Depok untuk biaya operasional. Namun demikian, dana talangan pun sampai saat ini tidak ada. Dia mengharapkan NPHD lekas ditandatangani agar nantinya tidak menghambat kinerja Panwaslu Depok.

“Yang saya tahu, Kabupaten Pangandaran dana untuk operasional Panwaslunya sudah cair. Padahal, Pangandaran termasuk daerah otonomi baru,” ujarnya. (*)

Check Also

Nuroji: Demokrasi Kita Menghendaki Keadilan Segala Bidang

depokklik.com — Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, tidak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *