Thursday , November 23 2017
Home / Depok / Depok Hanya Mampu Serap 75% APBD

Depok Hanya Mampu Serap 75% APBD

depokklik.com — Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad membenarkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Depok.

Hal itu karena mengalami berbagai hambatan. Hal tersebut tidak terkecuali di Kota Depok yang mengalami selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan belanja.

Pasalnya, pada tahun 2014, Depok memperoleh APBD mencapai Rp 2.011.328.640.125,00 (dua triliun sebelas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar 75,34 persen dari belanja sebesar Rp 2.669.550.591.184,90 (dua trilun enam ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh rupiah).

Berdasarkan data tersebut, terjadi SILPA sebesar Rp 756.878.559.581,52 (tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu koma lima puluh dua rupiah).

“Kami menyadari bahwa perlu segera diambil tindakan-tindakan strategis untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, dengan tetap menjaga kualitas hasil pelaksanaan kegiatan, mengingat terjadi SILPA yang cukup besar,” tuturnya saat memberikan pemaparan pada Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Depok beberapa waktu lalu, seperti dimuat dalam laman portal berita resmi Pemerintah Kota Depok, Senin (29/6/2015).

Lebih lanjut, Idris mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi besarnya SILPA. Semua itu seperti kurang optimalnya proses perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan, keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang atau jasa, dan transfer anggaran dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dilakukan di akhir tahun, sehingga untuk sebagian kegiatan pembayarannya baru dilaksanakan pada tahun 2015.

Realisasi dana bantuan sosial yang cukup rendah, yaitu sebesar 61,03 persen juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya SILPA. Terjadinya realisasi dana bantuan sosial yang cukup rendah ini di antaranya disebabkan kurangnya persyaratan pada saat pencairan dan cukup banyak calon penerima yang tidak mengajukan pencairan dana.

“Banyak kendala yang dialami sehingga terjadi sisa lebih dalam pembiayaan, tentunya dengan berbagai faktor. Dengan begitu, kami akan terus melakukan sinergitas yang lebih dari masing-masing elemen agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik,” tandas Idris. (*)

Check Also

Nuroji: Demokrasi Kita Menghendaki Keadilan Segala Bidang

depokklik.com — Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, tidak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *