Wednesday , November 22 2017
Home / Pedidikan / Menata Sistem Perbukuan Nasional

Menata Sistem Perbukuan Nasional

Nuroji

depokklik.com — Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa.

Berdasarkan posisi strategis buku di atas, maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perbukuan nasional yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urgensi kehadiran kebijakan perbukuan nasional itu sesungguhnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 28F bahwa, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Di dalam Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (5) juga dijelaskan bahwa ”Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Perbukuan Internasional
UNESCO sebagai sebuah badan di bawah PBB juga telah menegaskan perlunya sebuah negara memiliki kebijakan perbukuan nasional yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan buku. Karena itulah, pada tahun 1972 UNESCO menggelar konferensi buku dunia dan memproklamasikan International Book Year (IBY). Bahkan UNESCO juga telah menetapkan tanggal 23 April sebagai hari buku dunia.

Kebijakan perbukuan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjadikan buku dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

Di samping merupakan produk kultural, buku juga merupakan produk industri. Sebagai produk kultural buku adalah karya dan kreasi penulis, agar buku tersebut dapat diakses oleh pembaca atau penggunanya, buku sangat bergantung pada dunia industri perbukuan yang di dalamnya terdiri dari penerbit, percetakan, distributor dan toko buku.

Untuk menggapai tujuan kebijakan perbukuan nasional, maka pemerintah perlu memperhatikan semua sektor yang saling terkait dengan dunia perbukuan mulai dari penulis, penerbit, penyunting, percetakan, distributor, toko buku, dan pembaca atau pengguna buku.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan minat baca masyarakat. Melindungi hak cipta penulis dari pembajakan, menyediakan kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan, menjamin kemudahan distribusi buku ke seluruh wilayah Indonesia, menghidupkan toko-toko buku di daerah, memperbaiki dan memperluas jaringan perpustakaan, menyiapkan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu berkecipung dalam sektor perbukuan.

Indonesia Masih Tertinggal
Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2009 menempatkan Indonesia pada posisi ke-58 dari 66 negara yang diukur tingkat kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Buruknya kemampuan membaca anak-anak Indonesia berdampak pada kekurangmampuan mereka dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Hasil tes yang dilakukan oleh Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2003 terhadap kemampuan matematika terhadap siswa kelas II SLTP di 50 negara menempatkan siswa-siswa Indonesia pada peringkat 34 dengan nilai 411 di bawah nilai rata-rata internasional yang berskor 467.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang hak cipta, tetapi pembajakan terhadap karya cipta masih kerapkali dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi UU tersebut masih belum efektif dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah juga belum memiliki kepedulian terhadap ketersediaan kertas yang dapat diakses oleh penerbit dan percetakan. Harga kertas yang tinggi, membuat penerbit kesulitan untuk menerbitkan buku. Tidak hanya itu, tingginya harga kertas pada akhirnya berpengaruh pada harga jual buku kepada masyarakat. Kondisi geografis yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia, membuat distribusi buku hanya dapat menjangkau kota-kota besar saja.

Biaya distribusi yang tinggi menyebabkan buku tidak mudah didapatkan di daerah-daerah terpencil, dan membuat harga buku menjadi mahal. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah menyediakan sumber daya manusia yang terampil dalam sektor perbukuan. Hingga kini telah tersedia pendidikan editor buku setingkat diploma tiga (D-3).

Pelaksanaan kegiatan perbukuan di Indonesia telah dilakukan melalui sejarah yang panjang. Inti dari pelaksanaan ini adalah buku berkedudukan amat penting di dalam tercapainya pencerdasan kehidupan bangsa seperti diamanatkan UUD 1945 dan menjadi watak bangsa seperti dirumuskan di dalam Pancasila.

Namun, penempatan buku sebagai salah satu pilar bagi tercapainya pencerdasan kehidupan bangsa belum diatur secara efektif. Pengaturan buku masih bersifat parsial. Padahal, lambannya serta sedikitnya jumlah buku berdampak pada rendahnya minat baca yang dengan sendirinya menghambat lajunya perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni-budaya, serta menghambat percepatan di dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

Di sisi lain, terciptanya buku akan sangat tergantung kepada berbagai faktor, seperti penulisan, penerbitan, pencetakan, pendistribusian, perdagangan, pengimporan dan pengeksporan, pengadaan, penggunaan, pengawasan, penghargaan, perlindungan, dan kelembagaan perbukuan itu sendiri.

Jalan di Tempat
Pengaturan buku yang masih bersifat parsial — paling tidak telah muncul sejak tahun 1999 melalui berbagai perundang-undangan — pada praktiknya masalah perbukuan belum dapat dikembangkan secara memadai. Bahkan, keadaan tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan akan pengaturan sistem perbukuan nasional.

Dengan kata lain, praktik tersebut dapat dikatakan jalan di tempat. Padahal perkembangan zaman begitu cepatnya, dimana saat ini telah berkembang buku digital (e-books) dan audio-book untuk model pembelajaran e-learning (e-pembelajaran), dan bahkan Kementerian Pendidikan Nasional telah mentargetkan pada akhir tahun 2014 (1). Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran (e-learning); (2). Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran (e-learning)

Revolusi telekomunikasi dalam era kekinian merupakan tenaga penggerak yang kencang luar biasa. Revolusi itu mampu mempercepat perhubungan di angkasa; perubahan di atas tanah dan gerakan di bawah tanah. Revolusi itu juga tidak bergerak dengan kecepatan, tetapi dengan percepatan. Percepatan ini mampu mengatasi berbagai persoalan.

Artinya, bangsa yang lamban akan terlambat; bangsa yang lengah akan tergeser dan tersungkur di pinggir jalan raya peradaban. Dengan kata lain, bangsa yang masyarakatnya masih buta aksaralah yang pertama kali akan tersungkur di pinggir jalan raya peradaban.

Untuk itu, membangun masyarakat melek aksara harus menjadi prioritas utama di antara prioritas-prioritas utama lainnya, seperti membangun masyarakat demokratis, membangun masyarakat agamis, mengentaskan masyarakat miskin, dan sebagainya.

Adapun masyarakat melek aksara ditandai dengan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membaca. Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membaca haruslah didukung oleh ketersediaan buku cetak maupun buku digital (e-books) dan audio-book, serta kemudahannya untuk diakses. Oleh karena itu, pengaturan sistem perbukuan harus dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terkelola secara komprehensif.

Alasan yang paling mendasar adalah perundang-undangan yang bersifat parsial tersebut hanya menyebutkan dan/atau memuat sebagian kecil ketentuan tentang buku. Bahkan, ketentuan-ketentuan tersebut kurang mendasar sehingga masalah perbukuan dan juga dampaknya tidaklah berkembang secara signifikan.

Pengaturan Sistem Perbukuan
Mengingat betapa kompleksnya masalah perbukuan dan derasnya laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, serta pemahaman spritual keagamaan di satu sisi, dibarengi dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan buku di sisi lain, diperlukan pengaturan sistem perbukuan nasional agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Pada praktiknya, sampai saat ini penyelenggaraan sistem perbukuan nasional di Indonesia secara spesifik belum dilandasi produk hukum yang kuat dan pasti dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan-pengaturan yang sudah ada masih bersifat parsial dan belum menyentuh persoalan dasar buku sehingga dimungkinkan terdapat berbagai kelemahan di dalam pelaksanaannya.

Dengan kata lain, agar penyelenggaraan sistem perbukuan nasional di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, terpadu, terorganisasi dengan baik, serta komprehensif, diperlukan suatu legalitas dalam bentuk undang-undang yang dapat mengikat berbagai pemangku kepentingan terkait dengan perbukuan. (*)

Nuroji, Ketua Panitia Kerja RUU Sistem Perbukuan DPR RI

Check Also

Lulusan Siswa Homeschooling Sama dengan Sekolah Formal

depokklik.com — Semula aktivitas sekolah rumah atau kerap dikenal dengan istilah homeschooling keberadaan dan legalitas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *