Wednesday , November 22 2017
Home / Depok / Nuroji: Demokrasi Kita Menghendaki Keadilan Segala Bidang

Nuroji: Demokrasi Kita Menghendaki Keadilan Segala Bidang

depokklik.com — Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, tidak bisa dilakukan tanpa sikap keadilan, baik itu dari bidang hukum, politik maupun ekonomi.

“Dari sikap adil inilah akan terbentuk kehidupan yang seimbang dan selalu berusaha menjaga mekanisme demokrasi sesuai prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi,” tutur Nuroji dalam acara Sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI di Depok, pada hari Rabu 15 Februari 2017.

Nuroji menjelaskan, UUD NRI 1945 mempertegas adanya perlindungan hak asasi setiap insan untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun menurut Nuroji, banyak pelanggaran yang masih dilakukan terhadap ketentuan Konstitus tersebut.

Pasal 28D Ayat 1 lah yang paling sering dilanggar. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peranan penting.

“Hukum dibuat seharusnya untuk dipatuhi, namun kebanyakan di Indonesia malah sebaliknya. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak yang tidak mendapatkan keadilaan dalam hukum, terutama rakyat kecil. Sebagai negara hukum, harusnya Indonesia menjunjung tinggi HAM dan memperlakukan semua orang sama di depan hukum, tidak peduli orang itu pejabat ataupun tukang becak,” tandas Nuroji.

Anggota DPR RI dari Dapil Depok-Bekasi ini menilai adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di tanah air. Dia mencontohkan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperlakukan istimewa, dalam kasus dugaan penistaan agama. Padahal menurut Nuroji, orang-orang yang pernah tersangkut kasus penistaan agama semuanya ditahan, seperti Lia Aminudin, Arswendo Atmowiloto, dan Permadi.

“Setiap kasus penistaan selalu ditangkap ditahan berbeda dengan kasus Ahok ini. Ini sebagai permasalahan, karena telah memberi keistimewaan kepada pejabat negara,” utur Nuroji kecewa.

Selanjutnya, Nuroji menjelaskan persoalan demokrasi kita harus dilihat secara proporsional. Jika dinilai demokrasi kita saat ini kebablasan, ukurannya apa ? Sebenarnya demokrasi yang kebablasan terjadi karena sistem belum menunjang sepenuhnya.

“Saya kira demokrasi kita kebablasan karena para aktornya dan sistem yang ada tidak menunjang. Baik aturan pelaksanaannya maupun penegak hukumnya yang kurang netral. Inilah yang perlu dilakukan pembenahan jika kita ingin membuat demokrasi kita sesuai dengan demokrasi Pancasila,” jelas Nuroji.

Sementara berkaitan dengan keadilan ekonomi, Anggota Komisi X DPR RI ini mengingatkan bahwa dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social constitution).

UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun Iebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

“Bunyi Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 merupakan acuan untuk mengolah sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) dari Sabang sampai Merauke yang melimpah. Sumber Daya Alam dari minyak mentah, batu mulia, logam mulai, dan kekayaan nabati yang melimpah,” tuturnya.

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dari ayat tersebut, Nuroji mengingatkan, “Isi ayat di atas bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya,” pungkasnya. (*)

Check Also

Nuroji: Rakyat Indonesia Perlu Menyatu Dalam Keberagaman

depokklik.com — Annggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji mengatakan, adanya pemahaman yang mendalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *