Wednesday , November 22 2017
Home / Nasional / Jokowi Dikritik Soal Demokrasi ‘Kebablasan’

Jokowi Dikritik Soal Demokrasi ‘Kebablasan’

depokklik.com — Presiden Jokowi menyatakan praktik politik ekstrim sekarang ini lantaran demokrasi kita kebablasan

‘Demokrasi kita kebablasan’ mungkin kerap terdengar dalam percakapan politik sehari-hari. Namun kali ini pernyataan itu punya bobot lebih besar ketika diucapkan oleh Presiden Joko Widodo, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Republik Indonesia. Benarkah demikian?

Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul Jawa Barat, Rabu (22/2/2017). Dalam kesempatan itu, Jokowi, seperti dikutip berbagai media, menyebutkan bahwa praktik demokrasi kita sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Bentuk nyata penyimpangan itu menurut Jokowi adalah politisasi SARA, yang menurutnya harus dihindari. Lebih lanjut Jokowi menyebutkan bahwa bertebarnya kebencian, kabar bohong, fitnah, saling memaki dan menghujat bisa menjurus kepada pecah belah bangsa.

Jokowi menyebutkan hal ini adalah ujian yang membuka peluang bangsa ini semakin dewasa, matang dan tahan uji. Ia kemudian mengimbau agar perilaku seperti ini dihentikan, dan kuncinya adalah pada penegakan hukum. “Aparat hukum harus tegas dan tidak usah ragu-ragu,” lanjut Presiden Jokowi.

Terhadap pernyataan Presiden Jokowi, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap pernyataan tersebut hanya sebatas retorika.

“Ya menurut saya retorika. Presiden kan punya kewenangan kekuasaan, kalau demokrasi itu dianggap kebablasan bagaimana supaya tidak kebablasan berarti kan harus ada aturan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Misalnya, kata Fadli, adalah pemerintah bersama DPR mengubah produk undang-undang atau melalui perubahan sistem.

Pernyataan Jokowi itu, menurut Fadli, justru seperti pernyataan pengamat yang tidak punya langkah konkret untuk mengembalikan situasi menjadi tidak lagi kebablasan.

“Itu ucapan kayak pengamat ya. Harusnya, kalau Presiden apa langkahnya, jangan hanya melontarkan,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu Kolumnis Hamid Basyaib mengatakan tidak seharusnya Presiden Joko Widodo menyebut demokrasi kebablasan karena demokrasi itu sebenarnya tidak pernah kebablasan.

“Pak Jokowi meskipun dalam informal istilah kebablasan itu mestinya dihindari karena demokrasi tidak pernah kebablasan dimanapun di dunia ini. Jadi yang dia maksud itu bukan demokrasi, demokrasi tidak pernah surplus bahkan di banyak tempat selalu kurang,” kata  Hamid saat diskusi bertajuk, ‘Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan.’ di Gado-Gado Bopolo, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Hamid mengatakan harusnya Presiden meredam dugaan-dugaan atau informasi yang bertebaran di dunia media sosial.

Menurut Hamid, seluruh dunia memang dikejutkan mengenai arus informasi yang sangat deras yang tidak seorang pun atau lembaga bisa meredam laju arus informasi.

Hamid juga mengingatkan mengenai sejarah Indonesia yang sebelumnya berada dalam situasi yang tidak berdemokrasi selama 40 tahun.

Menurut dia, besarnya arus informasi yang bahkan sudah menjadi ‘tergenang’ membuat masyarakat ‘meledak’.

Hamid mengatakan Indonesia saat reformasi bergulir dimana masyarakat mendapat kebebasan, tiba-tiba ‘dipersenjatai’ internet yang kekuatannya tidak bisa dibendung.

“Bayangin bangsa yang begini besar ditekan tiba-tiba meledak dan tidak sama ledakan itu hampir bersamaan kebebasan yang mendadak tiba-tiba warga di dunia dipersenjai internet. Memang cukup mengejutkan,” kata dia. (*)

Check Also

Nuroji: Pancasila Perlu Disampaikan Secara Kreatif

depokklik.com — Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *