Home / Politik / Nuroji: Pemilu Wujud Demokrasi, Jangan Ditunda!

Nuroji: Pemilu Wujud Demokrasi, Jangan Ditunda!

Depokklik.com — Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Demokrasi tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum (pemilu).

“Karena itu, Pemilu merupakan sarana  untuk memilih wakil rakyat yang berdaulat dan berdemokrasi. Atau bisa dikatakan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah ajang pesta demokrasi rakyat,” tutur Anggota MPR RI dari Fraksi Partai GERINDRA, Nuroji dalam Sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI, di Depok, Selasa (22/3/2022).

Menurut Nuroji, melalui pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara menjadi terwujud, melalui pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi publik atau masyarakat secara luas.

Demokrasi, menurut Nuroji, sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

“Dengan demikian, kedaulatan rakyat banyak diwujudkan melalui proses pemilu. Karena itu, Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Maka, janganlah Pemilu ditunda, karena merupakan wujud dari demokrasi,” tutur Nuroji.

Selanjutnya Nuroji mengingatkan, jika pemilihan umum (pemilu) benar-benar ditunda, seperti yang diinginkan oleh tokoh-tokoh politik dan para pembantu presiden, maka konsekuensi terburuknya adalah Indonesia tidak akan memiliki presiden sejak Oktober 2024 nanti. Karena, Pasal 7 UUD 1945 menegaskan bahwa masa jabatan Presiden hanya bisa diperpanjang satu kali saja, dan masing-masing periodenya sudah tegas dibatasi selama lima tahun.

“Jadi, meski pemilu ditunda maka tidak akan secara otomatis jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diperpanjang. Dengan demikan, jika pemilu ditunda maka sejak Oktober 2024 Indonesia akan mengalami kekosongan Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

“Karena DPR dan DPD dipilih satu paket dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka secara otomatis akan terjadi kekosongan juga anggota DPR, DPD dan DPR daerah,” pungkasnya. (is/ir)

Check Also

Meski Tugasnya Berat, Mahfud MD Minta Aparat di Papua Tak Mudah Terpancing Provokasi

depokklik.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *